Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.
Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.
Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Cina pada 1971.
Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional. Tujuannya adalah memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, hak asasi manusia, dan pencapaian perdamaian dunia. PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, untuk menghentikan perang antara negara, dan untuk menyediakan platform untuk dialog.
Saat ini ada 192 negara anggota (termasuk hampir setiap negara berdaulat di dunia). Organisasi ini memiliki enam organ utama: 1. Majelis Umum (majelis musyawarah utama) 2. Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan), 3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan) 4. Sekretariat (untuk studi menyediakan, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB) 5. Mahkamah Keadilan Internasional (organ peradilan primer) 6. Dewan Perwalian PBB (yang saat ini aktif) Sistem PBB lainnya yang menonjol lembaga termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), World Food Programme (WFP) dan Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF). yang paling terlihat tokoh masyarakat PBB adalah Sekretaris-Jenderal, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mencapai pos pada tahun 2007. Organisasi ini didanai dari sumbangan dinilai dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol
Sejarah
Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah Perang Dunia II (1939-1945). Karena pengakuan luas bahwa manusia tidak mampu membeli Perang Dunia Ketiga, PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa cacat pada tahun 1945 dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.
Rencana awal beton untuk sebuah organisasi dunia baru dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt pertama menciptakan istilah 'PBB' sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, berjanji untuk melanjutkan usaha perang.
Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi muncul pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas lainnya 46 penandatangan. Pertemuan pertama Majelis Umum, dengan 51 negara mewakili, dan Dewan Keamanan, terjadi di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.
Organisasi ini berbasis di fasilitas giroskop Sperry Corporation di Lake Success, New York, dari 1946-1952, sebelum pindah ke gedung Markas Besar PBB di Manhattan setelah selesai.
Sejak pendiriannya, ada kontroversi dan kritik dari organisasi PBB. Di Amerika Serikat, lawan awal PBB John Birch Society, yang mulai "mendapatkan US keluar dari PBB" kampanye pada tahun 1959, pengisian bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government." Setelah Perang Dunia Kedua, Komite Perancis Pembebasan Nasional terlambat harus diakui oleh AS sebagai pemerintah Perancis, dan negara itu awalnya dikeluarkan dari konferensi yang bertujuan menciptakan organisasi baru. Charles de Gaulle mengecam PBB, terkenal menyebutnya le Machin ("yang thingie"), dan tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, lebih memilih perjanjian pertahanan langsung antara negara.
Dasar hukum pendirian
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional karena kasus Reparasi untuk Cedera Diderita dalam Dinas Perserikatan Bangsa-Bangsa [6] dengan pendapat yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). muncul pertanyaan apakah PBB, sebagai organisasi, telah "kapasitas untuk membawa * klaim internasional terhadap pemerintah terkait cedera bahwa organisasi yang diduga telah disebabkan oleh negara itu."
Pengadilan menyatakan: Organisasi dimaksudkan untuk latihan dan menikmati, dan pada kenyataannya berolahraga dan menikmati fungsi dan hak-hak yang hanya dapat dijelaskan atas dasar kepemilikan ukuran besar kepribadian internasional dan kapasitas untuk beroperasi pada sebuah pesawat internasional
Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi adalah orang internasional. Itu bukan hal yang sama dengan mengatakan bahwa itu adalah suatu Negara, yang pasti tidak, atau kepribadian hukum dan hak-hak dan tugas yang sama dengan yang dari suatu Negara Apa itu berarti adalah bahwa ia adalah subjek hukum internasional dan mampu memiliki hak internasional dan tugas, dan bahwa ini memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak dengan membawa klaim internasional.
Organisasi
Sistem PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam-Dewan Perwalian menghentikan operasi pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, yang tersisa PBB trustee wilayah); [9] Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional.
Empat dari lima organ utama yang terletak di markas Perserikatan Bangsa-utama yang terletak di wilayah internasional di New York City. Mahkamah Internasional Keadilan terletak di Den Haag, sementara lembaga-lembaga besar lainnya yang berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia.
Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, Sekretariat menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris dan Perancis. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat berbagi bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (resmi menjadi Spanyol di 20 negara, Arab dalam 26).
Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah penggunaan ejaan Inggris dan Oxford, standar penulisan Bahasa Cina menggunakan aksara Cina yang disederhanakan. Ini menggantikan Tradisional Cina pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina.
Majelis Umum
Majelis Umum adalah perakitan deliberatif utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri dari semua negara anggota PBB, perakitan bertemu dalam sesi-sesi tahunan reguler di bawah presiden yang dipilih dari antara negara-negara anggota. Selama periode dua minggu pada awal setiap sesi, semua anggota memiliki kesempatan untuk alamat perakitan. Secara tradisional, Sekretaris Jenderal membuat pernyataan pertama, diikuti oleh presiden dewan. Sesi pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan termasuk wakil dari 51 negara.
Ketika suara Majelis Umum pada pertanyaan-pertanyaan penting, mayoritas dua pertiga yang hadir dan memberikan suara diperlukan. Contoh pertanyaan penting termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan anggota untuk organ; masuk, suspensi, dan pengusiran anggota; dan, hal-hal anggaran. Semua pertanyaan lain yang ditentukan oleh suara mayoritas. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuan anggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi mengenai setiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang berada di bawah pertimbangan Dewan Keamanan.
Dapat dibayangkan, negara satu, satu suara struktur kekuasaan dapat memungkinkan negara-negara yang terdiri dari hanya delapan persen dari populasi dunia untuk melewati sebuah resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah penduduk). Namun, karena tidak lebih dari rekomendasi, sulit membayangkan situasi di mana rekomendasi oleh negara-negara anggota yang merupakan hanya delapan persen dari populasi dunia, akan diikuti oleh para persen sembilan puluh dua sisa penduduk, seharusnya mereka objek.
Dewan Keamanan
Dewan Keamanan dibebankan dengan menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedangkan organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat 'rekomendasi' untuk pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dikenal sebagai Keamanan PBB resolusi Dewan.
Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap-Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat-dan 10 anggota tidak tetap, saat ini Austria, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Gabon, Jepang , Lebanon, Meksiko, Nigeria, Turki, dan Uganda. Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tetapi tidak prosedural memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi tetapi tidak untuk memblokir perdebatan resolusi tidak dapat diterima untuk itu. Sepuluh kursi sementara diadakan selama dua tahun istilah dengan negara-negara anggota memberikan suara oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar abjad setiap bulan, dan dipegang oleh Uganda untuk bulan Oktober 2010.
Sekretariat
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Hal ini juga membawa tugas seperti yang diarahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menyediakan staf yang akan dipilih oleh penerapan "standar efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut secara geografis yang luas.
Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat dan tidak berusaha untuk mempengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.
Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Sekretaris Jenderal
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB. Sekretaris Jenderal saat ini Ban Ki-moon, yang mengambil alih dari Kofi Annan pada tahun 2007 dan akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali ketika masa jabatan pertamanya berakhir pada tahun 2011.
Dibayangkan oleh Franklin D. Roosevelt sebagai "dunia moderator", posisi yang ditetapkan dalam Piagam PBB sebagai "kepala pegawai administrasi" organisasi, [14] tetapi Piagam juga menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal dapat membawa ke perhatian Dewan Keamanan "setiap masalah yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional", memberikan ruang lingkup yang lebih besar untuk posisi aksi di panggung dunia. Posisi telah berkembang menjadi peran ganda administrator organisasi PBB, dan seorang diplomat dan mediator menangani sengketa antara negara-negara anggota dan konsensus menemukan isu-isu global.
Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan, setiap anggota yang dapat memveto, dan Majelis Umum secara teoritis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai, meskipun hal ini tidak terjadi begitu jauh. Tidak ada kriteria khusus untuk posting tersebut, tetapi selama bertahun-tahun, ia telah menjadi menerima bahwa posting harus diadakan untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, yang posting akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak harus berasal dari salah satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.
Mahkamah Internasional
Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan.
Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik alumni atau anggota fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus.
Sebuah pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personil dan pendanaan, tetapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, diadakan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah.
Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun dan memilih antara kekuatan kecil atau menengah diwakili di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu. Sejak tahun 1998, telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan pos komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dilihat terpisah dari badan-badan khusus itu koordinat, fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC adalah posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih badan anak PBB dan dalam peran-peran yang paling aktif.
Ada banyak organisasi dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu tertentu. Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Food and Agriculture Organization, UNESCO (United Nations Educational, Sains dan Budaya), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia.
Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).
Piagam PBB menyatakan bahwa setiap organ utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya.
| Agen Khusus PBB | ||||
| No. | Akronim | Bendera | Nama badan | |
| 1 |  | |||
| 2 |  | |||
| 3 |  | |||
| 4 |  | |||
| 5 | | |||
| 6 |  | |||
| 7 | | |||
| 8 |  | |||
| 9 |  | |||
| 10 | | |||
| 11 |  | |||
| 12 | | |||
| 13 |  | |||
| 14 |  | |||
| 15 | | |||
| 16 |  | |||
| 17 | | |||
Negara anggota
Dengan penambahan Montenegro pada tanggal 28 Juni 2006, saat ini ada 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara merdeka sepenuhnya diakui selain dari Kota Vatikan (Tahta Suci, yang memegang kedaulatan atas negara Vatikan City, adalah permanen pengamat).
Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan: 1. Keanggotaan di PBB terbuka untuk semua negara cinta damai lainnya yang menerima kewajiban yang termuat dalam Piagam ini dan, menurut penilaian Organisasi, mampu dan mau melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. 2. Penerimaan dari negara tersebut kepada keanggotaan di PBB akan dipengaruhi oleh keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan.
-Piagam PBB, Bab 2, Pasal 4, http://www.un.org/aboutun/charter/ Kelompok 77
Kelompok 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara berkembang, yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan kolektif anggotanya ekonomi dan menciptakan kemampuan bernegosiasi disempurnakan bersama di PBB. Ada 77 anggota pendiri organisasi, namun organisasi sejak diperluas ke 130 negara anggota. Kelompok ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh para "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan besar pertama di Aljazair pada tahun 1967, dimana Piagam Algiers diadopsi dan dasar untuk struktur kelembagaan permanen dimulai.
Pemeliharaan perdamaian dan keamanan
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB. Pasukan, juga disebut "Blue Helm", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.
Para pendiri PBB telah dipertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah konflik antara negara dan membuat perang di masa depan mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian dunia ke dalam kamp-kamp bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin, ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia, karena ada konflik beberapa lusin berkelanjutan yang terus kemarahan di seluruh dunia.
Sebuah studi 2005 RAND Corp PBB untuk sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan PBB upaya pembangunan bangsa untuk orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai [25]. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan disajikan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin [26] Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk. Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990. Sebuah mobil lapis baja Inggris dicat seperti tampak saat digunakan pada misi penjaga perdamaian PBB.
PBB juga kritik untuk kegagalan dirasakan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah isu yang berasal dari PBB antar pemerintah alam dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah organisasi independen.
Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai memiliki gagal mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur.
pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau pelacur selama misi penjaga perdamaian meminta berbagai, dimulai pada tahun 2003, di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading Pada tahun 2004., mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral organisasi dalam menghadapi (dan dukungan sesekali) genosida dan terorisme yang terjadi antara kejelasan moral periode pendiri dan hari ini. Emas khusus menyebutkan 1988 undangan Yasser Arafat untuk mengatasi Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.
Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan termasuk dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk menciptakan mereka Namun,. Munculnya senjata nuklir datang hanya beberapa minggu setelah penandatanganan piagam dan konsep segera menghentikan keterbatasan senjata dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama kalinya Majelis Umum meminta proposal khusus untuk "penghapusan dari persenjataan nasional senjata atom dan dari semua senjata besar lainnya disesuaikan dengan pemusnah massal
". Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, ruang pengawasan senjata luar, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir dan konvensional, zona nuklir-senjata-bebas, pengurangan anggaran militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional.
PBB adalah salah satu pendukung resmi World Security Forum, sebuah konferensi internasional besar pada efek dari bencana global dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.
Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan
Eleanor Roosevelt dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1949.
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa di masa mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia.
Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.
PBB dan lembaga-lembaganya yang penting dalam menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas dan adil, meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia.
PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan resolusi, atau Pengadilan Internasional aturan Kehakiman.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006 bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus PBB Komisi Hak Asasi Manusia, yang sering dikritik karena posisi profil tinggi itu memberikan kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri. [39]
Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan wilayah, yang masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan mungkin tidak melayani tiga istilah berturut-turut. [40] Sebuah kandidat untuk tubuh harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan dipertanyakan catatan hak asasi manusia telah dipilih, maka lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.
Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007. [42] Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk budaya , bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, sehingga isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad.
Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi dan tradisi. Hal ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, sekarang dan masa depan mereka.
Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk populaces menderita kelaparan, pengungsi oleh perang, atau terkena bencana lainnya. kemanusiaan cabang utama dari PBB Program Pangan Dunia (yang membantu pakan lebih dari 100 juta orang setahun di 80 negara), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 24 negara.
Sosial dan pembangunan ekonomi
| |
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar dari bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNAIDS, dan The Global Fund untuk memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria memimpin lembaga dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan reproduksi.
PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, badan-badan khusus dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut perjanjian 1947. Mereka awalnya dibentuk sebagai terpisah dari PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan hidup, dan faktor lainnya.
Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000.
Mandat Dari waktu ke waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan "permintaan" kata-kata, "menyerukan", atau "mendorong", yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan).
Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini, mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah jangka waktu yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya.
Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan organ tubuh lainnya". Untuk memfasilitasi review ini dan akhirnya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing dan menciptakan gambaran keseluruhan.
Lainnya
Selama seumur hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara terhadap tetapi abstain dari semua kekuatan kolonial utama. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang diciptakan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi.
Hal ini juga didukung negara-negara baru yang muncul sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan dihapus dari daftar PBB Non-Self-Pemerintahan Wilayah, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris hanya dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.
PBB menyatakan dan koordinat peringatan internasional, periode waktu untuk mengamati beberapa isu atau masalah kepentingan internasional. Menggunakan simbolisme PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, berbagai hari dan tahun-tahun telah menjadi katalis untuk memajukan isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi.
Pendanaan
| 10 besar donatur di PBB, 2009[2] | |
| Negara anggota | Kontribusi (% dari anggaran UN) |
| 22,00% | |
| 16,624% | |
| 8,577% | |
| 6,642% | |
| 6,301% | |
| 5,079% | |
| 2,977% | |
| 2,968% | |
| 2,667% | |
| 2,257% | |
| Negara anggota lainnya | 23,908% |
PBB dibiayai dari sumbangan dinilai dan sukarela dari negara-negara anggota. Anggaran dua tahun rutin PBB dan badan-badan khusus yang didanai oleh penilaian. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin dan menentukan penilaian untuk setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif dari masing-masing negara untuk membayar, yang diukur dengan mereka Pendapatan Nasional Bruto (PNB), dengan penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita. [49]
Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada tingkat sebuah 'langit-langit', pengaturan jumlah maksimum setiap anggota dinilai untuk anggaran rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat 'lantai') ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan. [49]
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4190000000 untuk periode (dua tahunan) 2-tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per tahun [49] (lihat tabel untuk kontributor utama).
Sebagian besar dari pengeluaran PBB alamat inti misi PBB perdamaian dan keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2005-2006 adalah sekitar $ 5 miliar (dibandingkan dengan sekitar $ 1,5 milyar untuk anggaran inti PBB selama periode yang sama), dengan sekitar 70.000 tentara dikerahkan di 17 misi di seluruh dunia [50]. Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal dari dana skala biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian.
biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian penilaian diskon untuk negara-negara berkembang. Per 1 Januari 2008, atas 10 penyedia kontribusi keuangan dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea
Khusus program PBB tidak termasuk dalam anggaran rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) yang didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian besar ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk komoditas pertanian disumbangkan untuk populasi menderita.
Karena dana mereka adalah sukarela, banyak dari lembaga menderita kekurangan berat selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tidak mencukupi. [52] Ia telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.
[sunting] kebijakan Personil
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan anggota. Meskipun kemerdekaan mereka dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan.
PBB dan badan-badan perusahaan mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan. Praktek ini tidak khusus untuk pengakuan perkawinan sesama jenis tapi mencerminkan praktek umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Ini harus dicatat bahwa meskipun beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka dan bahwa beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka.
Reformasi
Usulan logo untuk PBB Majelis Parlemen, yang akan melibatkan pemilihan langsung wakil suatu negara oleh warganya. Sejak didirikan, ada banyak panggilan untuk reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun sedikit konsensus tentang bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk bekerja kemanusiaan [54] Ada juga sejumlah telepon sudah untuk keanggotaan Dewan Keamanan PBB untuk ditingkatkan, cara yang berbeda dari pemilihan. PBB Sekretaris Jenderal, dan untuk Majelis Parlementer PBB.
PBB juga telah dituduh inefisiensi birokrasi dan limbah. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat dipotong iuran mengutip inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran pada kondisi bahwa suatu inisiatif reformasi utama diperkenalkan. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum untuk melayani sebagai pengawas efisiensi. [55]
Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan penetapan tarif internasional pada produsen senjata di seluruh dunia. [Kutipan diperlukan]
Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dibawa bersama kepala negara anggota yang paling, menyebut pertemuan puncak "kesempatan sekali-in-a-generasi untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. "[56] Kofi Annan telah mengusulkan bahwa puncak menyetujui global" murah grand "untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membuatnya lebih siap pada menghadap 21 abad isu. World Summit Outcome Dokumen digambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara berkembang dari konflik, sebuah Dewan Hak Asasi Manusia dan dana demokrasi, sebuah penghukuman yang jelas dan tidak ambigu terorisme "dalam segala bentuk dan manifestasi "; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke Kantor Layanan Pengawasan Internal; perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, pembubaran Dewan Perwalian, karena penyelesaian misinya; dan, perjanjian yang masing-masing negara , dengan bantuan dari masyarakat internasional, memiliki "tanggung jawab untuk melindungi" populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk bertindak "kolektif" dalam "tepat waktu dan menentukan cara "untuk melindungi warga sipil rentan harus negara" secara nyata gagal "dalam memenuhi tanggung jawabnya. [57]
Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk lebih jelas mendefinisikan ruang lingkup dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite in Sebuah kantor etika.
Didirikan pada tahun 2006, bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru dan kebijakan perlindungan whistleblower. Bekerja dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk menghindari penipuan dan korupsi [60] Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang lebih dari lima tahun.. review ini ditujukan untuk menentukan program mana yang duplikat atau tidak perlu harus dihilangkan. Tidak semua negara anggota dalam perjanjian sebagai mana di antara lebih dari 7000 mandat harus ditinjau ulang.
Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa [61] Memang, hambatan diidentifikasi -. pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing - merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan meninjau mandat pada bulan September 2008. Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru reformasi longgar terkait pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan internasional,
'Ditayangkan sebagai Satu' pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi kegiatan PBB program dan organisasi gender bersatu. Sedangkan kecil itu dicapai pada dua isu pertama, Majelis Umum pada September 2010 disetujui pembentukan ‘UN Women sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan oleh mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat entitas kecil untuk dampak yang lebih besar dan kepala pertama adalah Ms Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile [rujukan?].
Efektivitas
Beberapa telah mempertanyakan apakah tidak mungkin PBB yang relevan di abad ke-21 [62] Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB membutuhkan PBB:. "Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ....
(Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil tindakan pencegahan atau penegakan hukum. "[63], karena struktur restriktif administrasi, anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya melaksanakan pertama dua mandat. [64] Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB hanya memungkinkan untuk "mengamati", laporan, dan membuat rekomendasi mengenai konflik internasional. kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi aksi penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk mencegah pecahnya perang internasional [64] Bahkan dengan. semua hambatan dan keterbatasan di tempat pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, berbagai studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting dalam 65 tahun keberadaannya.
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga dan mengambil banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan link penting dalam pencegahan suatu nuklir Armageddon pada waktu itu [65] A 2005 RAND Corporation penelitian menemukan. PBB yang akan berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan PBB upaya pembangunan bangsa untuk orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB yang damai, yang bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai [66] Juga pada tahun 2005.,
Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan disajikan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional - kebanyakan dipelopori oleh PBB - telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin. [67]
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar